Sistem Pemerintahan Kerajaan Majapahit : Struktur, Tugas dan Fungsinya

Sistem Pemerintahan Kerajaan Majapahit

Sistem Pemerintahan Kerajaan Majapahit – Nama Majapahit tentunya sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Salah satu kerajaan terbesar yang pernah berdiri di Indonesia ini telah banyak meninggalkan cerita maupun benda bersejarah yang hingga kini masih bisa ditemui dengan mudah.

Kerajaan bercorak Hindu ini didirikan oleh Raja Raden Wijaya pada tahun 1293 M. Selain memiliki kekuasaan di wilayah Indonesia, konon kerajaan yang berpusat di Jawa Timur ini juga memiliki wilayah kekuasaan hingga ke luar Indonesia.


Sejarah Singkat Kerajaan Majapahit

Sistem Pemerintahan Kerajaan Majapahit

Berdirinya Kerajaan Majapahit berawal dari serangan yang dilakukan Jayaketwang (Adipati Kediri) yang kala itu berhasil membunuh raja Singasari yakni Kertanegara. Penyerangan tersebut dilakukan karena penguasa terakhir Singasari tersebut menolak pembayaran upeti.

Ketika penyerangan terjadi, Raden Wijaya yang tidak lain adalah menantu Kertanegara berhasil melarikan diri ke daerah Madura dan meminta perlindungan pada Aryawiraraja. Raden Wijaya pun diberi hutan tarik oleh Aryawiraraja untuk digunakan sebagai wilayah kekuasaan yang pada akhirnya dijadikan sebuah desa dengan nama Majapahit.

Pengambilan nama Majapahit berasal dari kata “buah maja” dan juga “rasa pahit”. Tidak selang lama, pasukan Mongolia yang dipimpin SHis-Pi, Kau-Hsing dan Ike-Mise datang ke tanah Jawa guna menghukum Kertanegara karena telah menolak pembayaran upeti.

Pada kesempatan tersebut Raden Wijaya memanfaatkan pasukan Mongolia untuk bekerja sama menyerang pasukan Jayaketwang. Hingga akhirnya pasukan Mongolia dengan dibantu oleh pasukan Raden Wijaya memenangkan pertarungan dan berhasil membunuh Jayaketwang.

Selesainya mengalahkan Jayaketwang, Raden Wijaya bersama pasukannya mengusir pasukan Mongolia dari tanah Jawa. Penyerangan ini terjadi ketika pasukan Mongolia sedang berpesta merayakan kemenangannya terhadap Jayaketwang. Dalam situasi lengah, pasukan Mongolia berhasil dilumpuhkan dengan mudah.

Keberhasilan Raden Wijaya mengusir pasukan Mongolia menjadikannya naik tahta dan mendapat gelar Sri Kertajasa Jayawardhana pada tahun 1293.

Menurut para ahli sejarah, Kerajaan Majapahit sendiri resmi berdiri pada tanggal 15 bulan kartika 1215 atau tepatnya pada 10 November 1293. Keberadaan kerajaan terbesar di Indonesia ini diketahui sampai tahun 1500 M.

Baca Juga: Sistem Pemerintahan Kerajaan Mataram


Sistem Pemerintahan Kerajaan Majapahit

Sistem Pemerintahan Kerajaan Majapahit

Pada masa kerajaan, sistem pemerintahan yang diterapkan pun sudah begitu baik dan terkoordinir. Dimana pada masa raja Hayam Wuruk, seluruh sistem pemerintahan Kerajaan Majapahit dan birokrasi kerajaan berjalan dengan begitu baik sesuai perencanaan yang telah dibuat.

Berikut ini adalah sistem birokrasi di Kerajaan Majapahit kala itu:

  • Raja yang menduduki tahta kala itu dianggap sebagai penjelmaan dewa oleh masyarakat serta memiliki hak tertinggi terhadap kerajaan
  • Rakryan MAhamantri Kartini biasanya dijabat oleh putra-putra raja
  • Dharmaupattai ialah pejabat di bidang keagamaan dalam Kerajaan Majapahit
  • Dharmadyaksa ialah pejabat hukum di bidang pemerintahan kerajaan.

Selain pembagian birokrasi, Raja Hayam Wuruk juga melakukan pembagian wilayah kerajaan. Berikut adalah pembagian wilayah di Kerajaan Majapahit:

  • Bhumi, yakni kerajaan dengan raja yang memimpinnya
  • Negara, yakni setingkat dengan provinsi dengan raja atau natha atau yang kerap disebut dengan bhre sebagai pemimpinnya
  • Watek, yaki setingkat dengan kabupaten dengan Wiyasa sebagai pemimpinya
  • Kuwu, yakni setingkat kelurahan dengan lurah sebagai pemimpinnya
  • Wanua, yakni setingkat desa dengan Thani sebagai pemimpinnya
  • Kebuyutan, yakni setingkat dusun atau tempat-tempat sakral.

Masa Kejayaan dan Runtuhnya Kerajaan Majapahit

Sistem Pemerintahan Kerajaan Majapahit

Semasa kepemimpinan Hayam Wuruk dan dibantu oleh Mahapatih Gajah Mada, Kerajaan Majapahit menjadi kerajaan terkuat dan terbesar di Indonesia pada masanya. Pada masa kepemimpinannya, Hayam Wuruk berhasil menaklukkan semua wilayah Nusantara.

Hingga seiring berkembangnya zaman, Kerajaan Majapahit berhasil menguasai wilayah luar Nusantara seperti Singapura, Malaysia dan Thailand.

Sepeninggalan Mahapatih Gajah Mada dan raja Hayam Wuruk, Kerajaan Majapahit mengalami kemunduran yang begitu drastis. Terlebih lagi dengan banyaknya serangan dari kerajaan-kerajaan Islam yang bisa dikatakan masih baru. Pada masa-masa terakhirnya, Majapahit dipimpin oleh Patih Udara di tahun 1518.

Baca Juga: Sistem Pemerintahan Arab Saudi


Kehidupan Politik Kerajaan Majapahit

Sistem Pemerintahan Kerajaan Majapahit

Dalam kehidupan politiknya, begitu banyak pemberotakan yang terjadi di dalam Kerajaan Majapahit itu sendiri. Terjadinya pemberontakan tersebut berawal ketika Raden Wijaya memerintah, yakni pemberontakan dilakukan Ranggalawe, Nambi dan Sore dengan tujuan untuk menjatuhkan Raden Wijaya.

Tetapi kecerdikan Raden Wijaya membuat pemberontakan tersebut mampu dipadamkan. Hingga akhirnya Raden Wijaya berakhir karena ia meninggal pada tahun 1309 M. Kemudian kepemimpinan Majapahit digantikan oleh Jayanegara di usia yang masih belia, yakni 15 tahun.

Berbeda dengan ayahnya, Jayanegara tidak memiliki keahlian memimpin kerajaan besar tersebut. Bahkan hal ini membuatnya dijuluki Kala Jamet yang artinya lemah dan juga jahat.

Pemberontakan pun kembali terjadi ketika pemerintahan Jayanegara, bahkan oleh orang-orang kepercayaannya. Kurang tegasnya Jayanegara dalam memimpin menjadi pangkal dari pemberontakan tersebut.

Salah satu wujud pemberontakan yang hampir berhasil menjatuhkan Jayanegara ialah pemberontakan yang dilakukan Ra Kuti dengan pasukannya. Namun pemberontakan tersebut berhasil dipadamkan oleh Patih Gajah Mada dan menyelamatan Jayanegara ke sebuah desa bernama Badaran.

Akan tetapi di desa itu pula Jayanegara terbunuh oleh seorang tabib ketika ia dioperasi. Tabib bernama Tancha tersebut memiliki dendam pada Jayanegara, dan akhirnya tabib tersebut pun ditangkap Gajah Mada untuk dibunuhnya.

Ketika itu Jayanegara tak memiliki keturunan, sehingga kepemimpinan Majapahit digantikan adiknya Gayatri yang mengemban gelar Tribuana Tunggadewi. Hanya saja Gayatri mampu memimpin dalam kurun waktu yang singkat yakni 1328 sampai 1350 M.

Gayatri juga mendapati banyak pemberontakan, tetapi kembali lagi Gajah Mada berhasil mematahkan pemberontakan tersebut. Atas jasanya yang begitu besar, Gajah Mada kemudian diangkat menjadi Mahapatih Majapahit.

Diangkatnya Gajah Mada menjadi Mahapatih Majapahit, ia kemudian mengucapkan sebuah sumpah yang hingga kini dikenal dengan “Sumpah Palapa”.

Bunyi dari Sumpah Palapa tersebut adalah “Gajah Mada pantang bersenang-senang sebelum menyatukan Nusantara”. Tidak selang lama setelah pengucapan sumpah tersebut, Tribuana Tunggadewi meninggal dan kemudian digantikan oleh Hayam Wuruk.

Di masa inilah Kerajaan Majapahit meraih kejayaan dan berhasil menaklukkan hampir seluruh wilayah Nusantara.


Kehidupan Ekonomi Majapahit

Sistem Pemerintahan Kerajaan Majapahit

Lokasinya yang begitu strategis, menjadikan Kerajaan Majapahit menjadi pusat perdagangan di tanah Jawa. Hal ini menjadikan masyarakat Majapahit mayoritas berprofesi sebagai pedagang.

Selain berdagang, rakyat Majapahit juga banyak menjadi pengrajin perak, pengrajin emas dan lain sebagainya. Untuk komoditas ekspornya sendiri ada banyak barang seperti lada, kain, garam dan juga burung kakak tua.

Sementara untuk komoditas impornya antara lain adalah emas,mutiara, perak, keramik dan barang yang terbuat dari besi. Selain itu, Majapahit juga membuat mata uangnya dengan bahan campuran timah putih, perak, tembaga dan timah hitam.

Kesejahteraan rakyat Majapahit bisa dikatakan karena 2 faktor yakni dari sungai Bengawan Solo dan sungai Brantas. Berbagai macam infrastruktur juga mulai dibangun untuk memudahkan rakyatnya melakukan kegiatan bertani, seperti pembangunan irigasi.

Faktor kedua yakni adanya pelabuhan-pelabuhan yang dibangun di Majapahit. Pelabuhan-pelabuhan ini berada di pantai utara pulau Jawa dan memiliki peran penting dalam perdagangan rempah-rempah dari wilayah Maluku.

Kerajaan Majapahit juga menerapkan sistem pungut pajak dari setiap kapal yang berlabuh dan mengadakan perjalanan di pelabuhan Majapahit.

Sistem Pemerintahan Kerajaan Majapahit

Leave a Reply

Your email address will not be published.